Perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza masih berlangsung dengan penuh kesulitan. Menurut laporan dari kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Amerika Serikat (AS) telah meminta Qatar untuk mengusir Hamas dari wilayahnya setelah kelompok tersebut menolak proposal yang diajukan oleh AS.
“Setelah berulang kali menolak proposal pembebasan sandera, para pemimpin kelompok itu (Hamas-red) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota dari mitra Amerika mana pun,” tegas pejabat senior AS ini dalam pernyataannya pada Jumat (8/11).
Sebelumnya, pada 1 November lalu, AFP melaporkan bahwa Hamas menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir dan Qatar. Alasan penolakan tersebut karena gencatan senjata yang ditawarkan dianggap bersifat sementara dan tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Taher al-Nunu, pada 31 Oktober juga memperingatkan bahwa kelompoknya akan menolak segala bentuk penghentian yang hanya sementara.
Hamas memiliki kantor biro politik di Doha, Qatar, yang merupakan negara kecil di Teluk Arab. Qatar berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata ini, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, yang juga memainkan peran penting dalam proses tersebut.
Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya pada Sabtu (9/11), perundingan terbaru yang digelar pada pertengahan Oktober lalu kembali gagal mencapai kesepakatan. Hamas menolak proposal yang mengusulkan gencatan senjata jangka pendek tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa otoritas AS telah memberi tahu Qatar bahwa keberadaan Hamas di Doha tidak lagi dapat diterima setelah kelompok tersebut terus menolak proposal yang diajukan.
“Kami sudah memperjelas hal tersebut kepada Qatar menyusul penolakan Hamas beberapa minggu lalu terhadap proposal pembebasan sandera lainnya,” ucapnya.
Menurut pejabat senior AS tersebut, otoritas Qatar telah mengajukan tuntutan kepada para pemimpin Hamas sekitar 10 hari yang lalu.
Pejabat senior AS tersebut juga menyebutkan bahwa Washington telah berkomunikasi dengan Doha mengenai penutupan kantor politik Hamas di wilayah Qatar, menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, tiga pejabat Hamas membantah laporan yang menyebutkan bahwa otoritas Qatar telah memberi tahu para pemimpin kelompok mereka bahwa mereka tidak lagi diterima di negara tersebut.
Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, telah berulang kali menyatakan selama setahun terakhir bahwa kantor Hamas yang berada di Doha memungkinkan negosiasi dengan kelompok yang berbasis di Jalur Gaza tersebut.
Menurut Al Thani, selama saluran tersebut masih berguna, Qatar akan mengizinkan kantor Hamas di Doha untuk tetap beroperasi.
Jumlah pasti pejabat Hamas yang tinggal di Doha tidak diketahui, namun mereka termasuk sejumlah pemimpin yang disebut-sebut sebagai calon pengganti mendiang Yahya Sinwar, yang tewas di tangan pasukan Israel di Jalur Gaza bulan lalu.
Pertanyaan tentang apakah Qatar akan terus membela Hamas atau mematuhi AS untuk mengusir Hamas masih menjadi tanda tanya. Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan bagaimana Qatar merespons tekanan internasional ini.
