Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan alasan dilakukannya perombakan struktur organisasi di Kementerian Keuangan, yang mencakup pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa perubahan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasari oleh aturan organisasi, yang menyatakan bahwa fungsi perumusan kebijakan lebih tepat diemban oleh direktorat jenderal dibandingkan badan.
“Tadi saya sebutkan yang BKF, tadi akan dijalankan dalam bentuk ditjen untuk strategi ekonomi dan fiskal itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana direktur jenderal mengeluarkan policy, sementara badan tidak,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.
Selanjutnya, pembentukan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan bertujuan untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara strategis.
Sri Mulyani menilai bahwa peran Kementerian Keuangan kini semakin vital dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang tersebut.
“Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur,” jelasnya.
Selain itu, pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital di Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi motor penggerak utama transformasi digital kementerian, dengan fokus pada pengembangan teknologi digital dan peningkatan kapasitas intelijen keuangan.
Sri Mulyani menyatakan bahwa badan ini sangat penting untuk menghadapi kemajuan digitalisasi global serta meningkatkan kemampuan analitik dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
“Intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Keuangan saat ini berada langsung di bawah Presiden, kementerian ini tetap menjalin kerja sama erat dengan seluruh kementerian koordinator (kemenko) dan mendukung berbagai prioritas kebijakan lintas sektor.
Begitu pula dengan peran tiga wakil menteri keuangan yang didelegasikan untuk berkoordinasi langsung dengan setiap menteri koordinator (menko), guna memastikan terjalinnya koordinasi yang lebih baik antar kementerian. Hal ini termasuk kerja sama dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kebijakan perdagangan dan industri.
“Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi prioritas,” tambahnya.
Dalam perubahan struktur organisasi ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa perubahan tersebut dirancang untuk menyesuaikan fungsi-fungsi Kementerian Keuangan dengan tantangan ekonomi dan finansial yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi kementerian dalam menghadapi digitalisasi dan perubahan di sektor keuangan.
